Menteri Negara Riset dan Teknologi

Gusti Muhammad Hatta

Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 1 September 1952

Adalah guru besar Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Bersatu II Jilid ke II.
Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Magister Sains Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dan Doktor dari Universitas Wageningen, Belanda, ini berkarir sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat.

 

Pendidikan

    Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
    Magister Sains Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
    Doktor dari Universitas Wageningen, Belanda

 
Karir

    Dosen di Universitas Lambung Mangkurat
    Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (2009)
 

Kementerian Negara Ristek mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI Pembangunan IPTEK 2025:

”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”

MISI Pembangunan IPTEK 2025:

• Menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
• Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek;
• Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global;
• Meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek;
• Mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif;
• Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society).

www.ristek.go.id

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Syarifuddin Hasan, SE, MM, MBA.

Lahir di Palopo Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949.

Adalah Anggota DPR RI Komisi XI dan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Demokrat. Pengalaman studi antara lain di Fak.Ekonomi UNKRIS , Magister Management Unkris, Magister Business Adm. California State University dan Pasca Sarjana Unkris.
 

Pendidikan

    SD Negeri Makasar
    SMP Islam Makasar
    SMEA Negeri 3 Makasar
    Fak.Ekonomi UNKRIS
    Magister Management, UNKRIS
    Magister Business Adm. California State University
    Pasca Sarjana Unkris

Karir

    PT. Mesa Apasara 1990-Sekarang
    PT. Baritha Multi Recon 1979-1985
    PT. IFC Jakarta 1985-1990
    PT. United Tractors 1973-1979
    HMI Sulawesi Selatan
    Ketua OSIS SMA 3 Makasar
    Ketua DPD Partai Demokrat
    Ketua DPP Partai Demokrat
    Bendahara Alumni Universitas Krisnadwipayana
    Komisi XI
    Fraksi P-Demokrat
    Panitia Anggaran
 

Kementerian Negara Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengai;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengai;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI :

Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.

MISI :

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.

www.depkop.go.id

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A.

Lahir di Ayamaru, Maybrat, Papua Barat, 9 September 1956; umur 55 tahun, dikenal dengan nama Berth Kambuaya adalah seorang akademisi yang sejak 19 Oktober 2011 diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia yang kesembilan menggantikan Gusti Muhammad Hatta, Sebelum menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, ia menjabat sebagai Rektor Universitas Cendrawasih sejak tahun 2005.

Pria kelahiran Ayamaru 9 September 1956 itu memulai karirnya sebagai asisten dosen di Uncen pada 1979, dan dua tahun kemudian diangkat sebagai dosen Fakultas Ekonomi Uncen.

Berbagai jabatan pernah di pegang Berth di almamaternya seperti Kasubag pada Lembaga Penelitian Uncen (1985), Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Hukum dan Ekonomi Sosial (1986-1987) dan Pembantu Dekan III-FIHES (1987-1991). Ia kembali menjabat Pembantu Dekan I-FIHES selama dua periode sejak 1991 hingga 2000. Akhirnya ia menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Uncen pada 2001-2004.

Puncak karirnya sebagai akademisi di almamaternya yaitu pada 2005 hingga saat ini menjabat sebagai Rektor Uncen. Di luar akademik, Berth pernah menjabat sebagai Direktur Bank Pembangunan Asia untuk proyek implementasi di Uncen (1995-2000) dan menjadi Anggota Dewan Komisaris Bank Papua (2000-sekarang). Di samping itu, ia juga menjadi Wakil Ketua Tim penyusunan UU Otonomi Khusus Papua (2000) dan anggota Komite Inovasi Nasional RI (2010). Berbagai pengalaman akademik dan penelitian menjadi catatan penting dalam karirnya, seperti Ketua Tim Penelitian Pengembangan Pariwisata di Papua (2004) dan Penelitian Pengembangan "Small Bussiness" di Papua (2002). Selama berkarir di bidang akademik, Berth mendapatkan penghargaan Satya Lencana Adhitya Dharma Nugraha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dosen Teladan (1989).

Berth menikah dengan Yuliana Mosso dan dikaruniai lima putra dan putri yaitu Mayland Kambuaya, Edita Kambuaya, Abraham Kambuaya, David Kambuaya dan Stenly Kambuaya

 
Pendidikan

 

     SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kambuaya - Ayamaru, Maybrat,
     Papua Barat  (1969).
     Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Teminabuan, Sorong (1971).
     Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri Sorong, Sorong (1974).
     Sarjana Muda/Diploma III Universitas Cendrawasih, Papua (1978).
     Sarjana/Strata I Universitas Brawijaya, Malang (1984).
     Master of Business Administrastion/Strata II Sekolah Bisnis Universitas Durham, Inggris (1996).
     Doktor/Strata III (S3) bidang Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (2003).

    

Karir

    Asisten Dosen FE UNCEN (1979).
    Dosen FE UNCEN (1981).
    Kepala Subbagian (Kasubbag) pada Lembaga Penelitian UNCEN (1985).
    Pembantu Dekan I - FIHES UNCEN (1986-1987).
    Pembantu Dekan III - FIHES UNCEN (1987-1991).
    Pembantu Dekan I - FIHES UNCEN (1991-2000).
    Director of Asian Development Bank of Project Implementation di UNCEN (1995-2000).
    Wakil Ketua Tim Penyusunan UU Otonomi Khusus Papua (2000).
    Anggota Komite Inovasi Nasional Republik Indonesia (2010).
    Anggota Dewan Komisaris Bank Papua (2000-sekarang).
    Dekan Fakultas Ekonomi UNCEN (2001-2004).
    Rektor Universitas Cendrawasih (2005-2011).
    Menteri Lingkungan Hidup Indonesia (2011-sekarang).

www.menlh.go.id

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

Linda Amalia Sari

Lahir di Bandung, Jawa Barat, 15 November 1951

Adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan ketua umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2004-2009

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan.  Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Azwar Abubakar

Lahir Bandaaceh pada 21 Juni 1952

Pendidikan:
- S-2 Magister Management Unsyiah
- S-1 Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB)

Karier
- Menteri PAN dan RB RI (2011-2014)
- Anggota DOR RI(2009-2011)
- Wakil Gubernur DI Aceh, 2000
- Plt Gubernur Aceh, 2004-2005

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan. Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.menpan.go.id

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Helmy Faishal Zaini

Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 1 Agustus 1972

Adalah seorang politisi Indonesia yang menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Pendidikan

Sarjana Teknik Universitas Darul Ulum Jombang dan Magister Universitas Paramadina Jakarta.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal.  Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah tertinggal;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE.MA.

Lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Agustus 1960

Adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga adalah Guru Besar dan Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD).
 


 

 

 
Karir

Armida pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (sekarang Ilmu Ekonomi) FE-UNPAD dan Ketua Laboratorium Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) FE UNPAD. Ia adalah lulusan FE Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Arts in Economics dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat, serta Doctor of Philosophy in Economics dari Universitas Washington, Amerika Serikat. Ia juga menulis berbagai riset yang terkait dengan desentralisasi fiskal. Armida sering berkiprah sebagai konsultan untuk Bank Dunia dan Australian Agency for International Development (AusAID).
Armida saat ini bertugas sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan. Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.bappenas.go.id.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Dahlan Iskan

Dahlan Iskan (lahir tanggal 17 Agustus 1951 di Magetan, Jawa Timur), adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II Jilid Kedua beliau juga merupakan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos News Network, yang bermarkas di Surabaya. dan mantan Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009.

Karir Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda (Kalimantan Timur) pada tahun 1975. Tahun 1976, ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.

Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar.

Lima tahun kemudian terbentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, dimana memiliki lebih dari 80 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta.

Pada tahun 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru.

Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar. Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan presiden direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta: PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya.

Pendidikan

•  Fakultas Hukum IAIN Sunan Ampel
•  Minout Indonesia LPPM ( 1979 )
•  FINNON LPPM ( 1980 )

Karir

• Wartawan Majalah Tempo ( 1976 - 1982 )
• Memimpin Grup Surat Kabar Jawa Pos ( sejak 1982 )
• Komisaris PT. Fanfbian Iskan Corporindo ( FIC ) ( 2009 )
• Direktur Utama Perusda PT.PWU Jatim Group ( 2000 )
• Komisaris Pabrik Kertas Adiprima Suraprinta
• Direktur Utama Power Plant PT. Cahaya Fajar Kaltim
• Komisaris Kaltim Elektrik Power
• Ketua Umum Serikat Penerbit Surat Kabar ( SPS ) se-Indonesia
• CEO Jawa Pos Group, 2000
• Direktur Utama PLN ( 2009 - 2011 )

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan badan usaha milik negara. Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.bumn.go.id

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Djan Faridz

Lahir di Jakarta, 5 Agustus 1950

Adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II Jilid Ke II. Mempunyai Visi Memberikan inspirasi, gagasan, dan tindakan yang tepat terhadap dinamika modernitas kehidupan dan atmosfir relijius bagi kehidupan Warga Jakarta dan kemajuan Kota Jakarta, Mantan anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014. Djan mempunyai misi diantaranya Mengembangkan rancangan kebijakan (perundangan) yang relevan untuk mengatur,Rancang bangun tata ruang perkotaan bagi Jakarta dalam kedudukannya sebagai Kota Internasional; Pemanfaatan potensi sumber daya geografis dan sumber daya ekonomi bagi kemakmuran warga Jakarta dan Pengayoman warga Betawi mencakup atmosfir kehidupan relijius, konservasi nilai budaya Betawi, dan potensi sosial ekonomi warga Betawi yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional.

 
Pendidikan

Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Tarumanegara

 
Karir

 Direktur Utama PT Priamanaya Djan International 1996 hingga sekarang

Kementerian Negara Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat. Menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat;

• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.kemenpera.go.id

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

KRMT Roy Suryo Notodiprodjo

 Lahir di Yogyakarta, 18 Juli 1968

 

Pendidikan

- Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada

- Magister Perilaku dan Promosi Pascasarjana UGM

 

Karir

- Menteri Pemuda dan Olarhraga

- Anggota DPR/MPR RI 2009-2014.

- Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Teknologi / BPTIY (mulai 1999).

- Konsultan Internet & Video Teleconference Polda DIY (mulai 1999).

- Widyaiswara Sistem Informasi Diklat Depdagri & Deppen (mulai 1998).

- Tutor Diklat RCTI, TPI & Reguler di SAV Puskat & Mandiri (mulai 1997).

- Dosen dan konsultan multimedia di ISI dan UGM.
 

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga.
Menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.kemenegpora.go.id